Pemprov alami degradasi kewibawaan

Standar

OEbobo, KURSOR
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dibawah kepemimpinan Drs. Frans Lebu Raya dan Ir. Esthon Foenay, M.Si saat ini mengalami degradasi kewibawaan akibat dari tidak digubrisnya sejumlah fungsi oleh pemerintah kabupaten/kota khususnya daerah pemekaran baru.
Salah satu kewibawaan pemerintah provinsi yang diabaikan adalah surat tertanggal 30 Maret 2011 dengan nomor : Pem 100/85/III/2011 dengan perihal penyampain data EDOB (Evaluasi Daerah Otonomi Baru). Melalui surat tersebut sebenarnya, pemerintah provinsi sedang melaksanakan fungsinya untuk menjembatani pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat, khususnya yang berkaitan dengan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonom baru.
Terkait dengan hal ini, Kepala Biro (Karo) Pemerintah pada Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi NTT yang dihubungi melalui Kepala Bagian (Kabag) Gabriel P, diruang kerjanya, Selasa (31/5) mengatakan bahwa surat tersebut dikirim kepada bupati di lima daerah otonomi baru masing-masing Kabupaten Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Nagekeo, Manggarai Timur dan Sabu Raijua.
“Bukan hanya surat, permintaan lisan via telepon untuk mengingatkan tolong kirim itu data-data EDOB, juga sudah kita lakukan. Datang kesini juga sudah kita ngomong, Pak tolong itu data. Tapi mana, sampai sekarang mereka tidak kirim, entah kenapa, kami tidak tahu”, urai Gabriel dengan nada kesal.
Surat tersebut menulis bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintah baru dilaksanakan sekurang-kurangnya enam bulan sekali, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 47 ayat (1) dan (3).
Dalam surat tersebut secara tegas disebutkan bahwa data-data EDOB dimaksud paling lambat 26 Maret 2011 sudah harus ada di Biro Pemerintahan Setda NTT. Namun faktanya jelas dia, sampai dengan saat ini data-data yang diminta tak kunjung dikirim tanpa alasan yang jelas.
Dia mengatakan data-data EDOB tersebut berisi informasi mengenai P3D yang diserahkan pemerintah kabupaten induk kepada pemerintah daerah otonom baru tersebut. Data-data tersebut harusnya dikirim ke Pemerintah Provinsi dan juga pemerintah pusat untuk dievaluasi.
Terkait dengan persoalan ini, Wakil Bupati Kabupaten Sumba Tengah, Umbu Dondu, tidak bersedia menjawab panggilan telepon dari KURSOR. Sementara Wakil Bupati Manggarai Timur, Andreas Agas, berjanji akan mengecek ke Bagian Pemerintahan mengenai permintaan EDOB dimaksud.
“Terima kasih untuk informasi ini, besok akan saya tanyakan ke Kabag Pemerintahan soal itu”, ujarnya singkat. (Koran KURSOR Edisi Rabu, 1 Juni 2011)